• - +

Galeri Video

 
...
Jum'at, 17/08/2018
OMBUDSMAN RI KALBAR TINJAU EFEKTIVITAS KINERJA SABER PUNGLI
Ombudsman RI Perwakilan Kalbar Meninjau Efektivitas Kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Hal Ini Dilakukan Lantaran Kinerja Satgas Saber Pungli Dirasa Belum Efektif Karena Belum Mampu Memutus Praktik Pungutan Liar. Peninjauan Efektivitas Kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Atau Satgas Saber Pungli Oleh OMBUDSMAN RI Perwakilan Kalbar Dilakukan Bersama Komisi Nasional Pemuda Indonesia KNPI Dan Polda Kalbar Selaku Ketua UPP Saber Pungli Provinsi Kalbar. Dalam Pertemuan Ini Ombudsman RI Perwakilan Kalbar Memaparkan Keberadaan Satgas Saber Pungli Yang Dibentuk Berdasarkan Instruksi Presiden RI Melalui PERPRES NO.87 TAHUN 2016 Tentang SATGAS SABER PUNGLI Dipandang Cukup Memberikan Angin Segar Bagi Masyarakat DALAM UPAYA Pemberarantasan Pungli Namun Disisi Lain Keberadaannya Dirasa Belum Efektif Karena Masih Belum Mampu Memutuskan Praktik Pungutan Liar. Dimana Sepanjang Tahun 2017 Ombudsman Mencatat Dari 8264 Pengaduan Yang Masuk Ke Ombudsman RI Terdapat 617 Berupa Dugaan Permintaan Dugaan Imbalan Uang Barang Dan Jasa Mendorong Ombudsman RI Sebagai Lembaga Negara Yang Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Menjadi Objek Utama Pungutan Liar Memandang Perlu Meberikan Saran Dan Masukan Bagi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Satgas Saber Pungli Melalui Sebuah Kajian. Melalui Peninjauan Kinerja Satgas Saber Pungli Ombudsman RI Mengkaji Efektifitas Keberadaan Satgas Saber Pungli Dilihat Dari Aspek Penanganan Perkara Hasil Penanganan Pembiayaan Dan Kerugian Negara Yang Berhasil Diselamatkan. Koordinasi Dan Penanganan Laporan Atau Pengaduan Kendala Serta Hambatan UPP Provinsi-Kab-Kota Dalam Penanganan Pengaduan Dengan Harapan Meningkatkan Efektifitas Kinerja Satgas Seber Pungli Dan Tercapainya Upaya Membangun Layanan Publik Yang Prima Dan Bebas Pungli.
 Tags : ombudsman,kalbar
...
Selasa, 14/08/2018
Ombudsman R.I Perwakilan Lampung mengajak masyarakat Lampung ikut serta mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Lampung dengan menyelenggarakan kegiatan Traning of Trainer
Gerakan Rakyat Perduli Pelayanan "Gerilyawan" Ombudsman R.I Lampung.
 Tags : ombudsman lampung,partisipasimasyarakat,ori lampung,gerilyawan lampung,nur rakhman yusuf
...
Selasa, 14/08/2018
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Kalbar Kepada Generasi Muda Berpartisipasi Berantas Pungli
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar menyelenggarakan Diseminasi Parmas dengan tema Mendorong Partisipasi Kaum Muda dalam Mewujudkan Generasi yang bebas Pungli dan Maladministrasi
 Tags : agus priyadi,ombudsman,kalbar
...
Selasa, 14/08/2018
Diseminasi Generasi Bebas Pungli dan Administrasi Ombudsman Kalbar
Suasana Kegiatan Diseminasi Parmas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar di Restoran Cita Rasa, Pontianak
 Tags : kalbar,ombudsman,diseminasi
...
Selasa, 14/08/2018
Ombudsman RI Sidak Rutan Kelas II A Pontianak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Prof Drs Adrianus Eliasta Meliala didampingi Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Barat Agus Priyadi dan jajaran laksanakan inspeksi dadakan (sidak) ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Pontianak, Jalan Sungai Raya Dalam II, Kota Pontianak, Selasa (14/8/2018) pukul 13.15 WIB. Sidak dilakukan melalui penyisiran beberapa ruang di antaranya sel tahanan wanita dan pria, sel orientasi, ruang pelayanan kesehatan, dapur dan lainnya. Ombudsman RI Sidak Rutan Kelas II A Pontianak
 Tags : No Tags
...
Selasa, 14/08/2018
Terkait Maladministrasi dan Pungli, Adrianus Sebut Atensi Ombudsman RI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Prof Drs Adrianus Eliasta Meliala menegaskan Ombudsman RI berikan atensi serius terhadap sekitar 13.000 unit layanan yang disediakan oleh birokrasi pada 1.500-an satuan kerja di seluruh Indonesia. Ombudsman RI, kata Adrianus, melakukan penilaian maladministrasi pelayanan publik seperti penundaan yang berlarut, pelayanan tidak profesional, diskriminasi dan lainnya.
 Tags : adrianus meliala,Kalbar,Ombudsman
...
Selasa, 14/08/2018
Ombudsman RI Perwakilan Kalbar Berharap Generasi Muda Berani Melapor
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalbar , Agus Priyadi menegaskan di era millenial saat ini, kaum muda diharapkan punya partisipasi tinggi dan keberanian dalam melaporkan maladministrasi pelayanan publik dan pungutan liar (pungli) khususnya di wilayah Provinsi Kalbar. “Di zaman now ini harus punya keberanian. Kalau takut maka bisa dirahasiakan Berikan buktinya kalau terjadi pungli dimana-mana. Untuk petugas, perangkat hukumnya sudah jelas bahwa yang terlibat copot,” ungkapnya saat diwawancarai usai Desiminasi bertema Mendorong Partisipasi Kaum Muda untuk Mewujudkan Generasi Bebas Pungutan Liar (Pungli) dan Maladministrasi yang diinisiasi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat di Ruang Lantai III Restoran Cita Rasa, Selasa (14/8/2018). Ia juga meminta peran aktif pengusaha khususnya developer atau pengembang terkait pembebasan lahan.
 Tags : agus priyadi,ombudsman,kalbar
...
Rabu, 08/08/2018
OMBUDSMAN PERTANYAKAN DEFISIT APBD KALBAR 600 MILYAR
Ombudsman Ri Perwakilan Kalimantan Barat Mempertanyakan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Atau Apbd Kalbar Yang Terancam Defisit Di Pertengahan Semester Tahun 2018 Sebesar 600 Miliar Rupiah. Selama Lima Tahun Berturut-Turut Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berhasil Memperoleh Laporan Wajar Tanpa Pengecualian Atau Wtp Dalam Hal Pengolaan Anggaran. Namun Demikian Di Pertengahan Semester Tahun 2018 Ini Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Atau Apbd Kalbar Malah Terancam Defisit Sehingga Menjadi Perhatian Serius Bagi Sejumlah Kalangan Diantaranya Ombudsman Ri Perwakilan Kalbar. Sebagaimana Tertera Dalam Surat Gubernur Kalbar Nomor 903 2115 Tapd Potensi Defisit Anggaran Pada Apbd Ta 2018 Sejumlah 600 Miliar Rupiah Lebih. Hal Itu Terjadi Lantaran Dalam Pelaksanaan Apbd Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2017 Dan 2018 Terdapat Sejumlah Target Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Tidak Terealisasi Atau Kurang Penganggaran. Melihat Kondisi Tersebut Ombudsman Memertanyakan Secara Mendalam Terkait Pengelolaan Keuangan Tersebut Dimana Antara Alokasi Atau Pagu Belanja Dengan Pengeluaran Semestinya Sudah Bisa Diprediksi Dari Awal Dan Bahkan Biasanya Ada Anggaran Cadangan. Belanja Daerah Semestinya Disesuaikan Dengan Anggaran Dan Bekerjasama Dengan Dprd Sehingga Penggunaan Anggaran Tepat Sasaran Dan Perencanaan Pembangunan Dapat Terealisasi. Sebagai Bentuk Transparansi Ombudsman Menuntut Agar Pj. Gubernur Kalbar Dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tapd Dapat Memberikan Penjelasan Tentang Potensi Defisit Anggaran Ini Kepada Seluruh Satuan Kerja. Termasuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Atau Bpkpd.
 Tags : ombudsman,Kalbar,Defisit,APBD
...
Senin, 06/08/2018
OMBUDSMAN TERIMA 82 LAPORAN SEPANJANG APRIL HINGGA JUNI 2018
Dari April Hingga Juni 2018 Ombudsman Ri Perwakilan Kalimantan Barat Menerima Sebanyak 82 Laporan Pengaduan Masyarakat.
 Tags : Ombudsman,Kalbar,Ekspos
...
Kamis, 02/08/2018
KECAMATAN & KELURAHAN DI BEKASI STOP PELAYANAN PUBLIK
Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melakukan pemeriksaan lapangan terkait laporan tidak berjalannya pelayanan publik secara serempak pada 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan di Kota Bekasi.
 Tags : ombudsmanjakartaraya,maladministrasi,kotabekasi,teguh p nugroho