• ,
  • - +

Galeri Video

 
...
Rabu, 11/03/2020
2 DEKADE OMBUDSMAN RI MENGAWAL PELAYANAN PUBLIK
Perayaan hari jadi ke 20 Ombudsman Republik Indonesia (ORI), "2 Dekade Ombudsman RI Mengawal Pelayanan Publik", di Gedung Graha Pena, Batam Centre - Batam. Rabu, (11/03/2020)
 Tags : 2 Dekade Mengawal Pelayanan Publik,20 Tahun Ombudsman RI,ombudsman kepri,coffe morning
...
Senin, 14/10/2019
CAMAT SEKUPANG APRESIASI PROGRAM OMBUDSMAN KEPRI
CAMAT SEKUPANG APRESIASI PROGRAM OMBUDSMAN KEPRI
 Tags : ombudsman kepri
...
Senin, 14/10/2019
OMBUDSMAN KEPRI TERIMA LAPORAN DAN KONSULTASI DI LOKASI PELAYANAN PUBLIK
OMBUDSMAN KEPRI TERIMA LAPORAN DAN KONSULTASI DI LOKASI PELAYANAN PUBLIK
 Tags : ombudsman kepri
...
Rabu, 06/03/2019
KEPRI MASUK KATEGORI MALADMINISTRASI RENDAH
Hasil survey Indeks Persepsi Maladministrasi (INPERMA) Tahun 2018 untuk Provinsi Kepulauan Riau mendapat skor 5,45 sehingga termasuk ke dalam kategori maladministrasi rendah. Survey INPERMA sendiri merupakan lanjutan dari Penelitian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik yang telah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia sejak tahun 2015 yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dari pengguna layanan secara langsung dengan cara memetakan tingkat maladministrasi pada 4 fokus layanan publik dasar yakni kesehatan, pendidikan, perizinan, dan administrasi kependudukan. Terkait dengan komposisi wilayah dalam penelitian Indeks Persepsi Maladministrasi, Ombudsman melihat wilayah dari dua jenis yakni perkotaan dan pedesaan. Dimana Kabupaten yang diambil merupakan kabupaten pada provinsi terpilih yang memiliki jumlah desa terbanyak dengan jumlah penduduk miskin tertinggi berdasarkan persilangan antara data dan informasi kemiskinan Kabupaten/ Kota tahun 2016 yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta data terkait jumlah desa pada Indeks Pembangunan Desa tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Bappenas. Berdasarkan hal tersebut, untuk Provinsi Kepulaua Riau maka diperoleh lokus berupa Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang. Berikut adalah rekapitulasi sebaran indeks tiap fokus layanan untuk Provinsi Kepulauan Riau: 1. Perizinan : 5,19 2. Kesehatan : 5,67 3. Pendidikan : 5,45 4. Adminduk : 5,47
 Tags : hasil survey inperma tahun 2018,ombudsman kepri,Kota Tanjungpinang,Kabupaten Lingga,Provinsi Kepri
...
Rabu, 08/08/2018
SEPAKAT BUAT PAYUNG KERJASAMA BARU
Hasil pertemuan antara Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam pada hari Rabu, 8 Agustus 2018 menghasil beberapa poin penting. Salah satunya ialah memperpanjang perjanjian kerja sama yang telah berakhir, yang nantinya akan menjadi payung hukum bagi masing-masing pihak dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik.
 Tags : ombudsman kepri,mou ombudsman ri,bp batam
...
Rabu, 01/08/2018
MASALAH KEPATUHAN, KEPRI MASUK ZONA KUNING OMBUDSMAN
Anggota Ombudsman Republik Indonesia yaitu Bpk. Dadan Suparjo Suharmawijaya, S.IP., M.IP beserta Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau menggelar diskusi dalam konferensi pers dalam membahas hasil kepatuhan 2017 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang masih perlu dilakukan pembenahan kearah yang lebih baik dengan penyelenggaran pelayanan publik yang profesional, akuntabilitas, kepastian hukum, dan untuk kepentingan umum.
 Tags : ombudsman ri,ombudsman kepri,provinsi kepri
...
Selasa, 03/07/2018
OMBUSDMAN DAN DEWAN PENDIDIDIKAN TINJAU PELAKSANAAN PPDB DI SMPN 12 BATAM
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan Dewan Pendidikan Kota Batam bersama-sama melakukan peninjauan pengawasan langsung penyelenggaran PPDB Tahun 2018 di sekolah SMPN 12 Batam. Pengawasan PPDB dilaksanakan pada sekolah yang lainnya baik SD/Sederadjat, SMP/Sederadjat, dan SMA/Sederadjat di Kota Batam.
 Tags : ombudsman kepri,ombudsman ri,PPDB 2018
...
Selasa, 26/06/2018
OMBUDSMAN PERWAKILAN KEPRI PANTAU PELAKSANAAN PPDB
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau meminta masyarakat tidak segan-segan melaporkan setiap masalah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2018. Salah satu bentuk pelanggaran PPDB diantaranya dugaan prakik jual beli kursi, pungutan liar pelayanan, atau bahkan dalam penerapan zonasi yang tidak sesuai aturan dalam Permendikbud 14/2018. Layanan pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2018, masyarkat dapat menadatangi Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau atau melalui No HP 0811-7770137 / 0778-474599.
 Tags : ombudsman ri,ombudsman kepri,PPDB 2018
...
Senin, 11/06/2018
Ombudsman Kepri soroti pelayanan publik di Hang Nadim
Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan inspeksi mendadak ke Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Senin 11 Juni. Dalam sidak yang dipimpin oleh Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari menyoroti beberapa pelayanan publik, salah satunya kebersihan dan kelayakan toilet di bandara.
 Tags : ombudsman kepri
...
Selasa, 24/04/2018
Ombudsman Kepri :Penggunaan Komputer Milik Siswa Harus Ada Aturan yang Jelas
Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada sekolah-sekolah di Kota Batam ditemukan menggunakan laptop siswa. Hal tersebut ditemukan pada pemantauan UNBK di SMPN 6 Batam oleh Tim Ombudsman RI Perwakilan Kepri, dikonfirmasi melalui Ketua Panitia Ujian & Kepala Sekolah SMPN 6 Batam membenarkan akan hal tersebut. Para siswa-siswa yang memiliki laptop dengan membuat surat peminjaman membawa laptopnya tersebut ke sekolah yang akan digunakan selama UNBK berlangsung, peminjaman tersebut dilakukan karena jumlah komputer sekolah masih sangat jauh untuk kebutuhan UNBK Tahun 2018 di SMPN 6 Batam.
 Tags : ombudsman ri,ombudsman kepri,UNBK,SMPN 6 Batam