Jum'at, 26/02/2021
Tags : ombudsman ri perwakilan diy
Sri Sultan Siap Dialog Soal Keberatan Pergub Demonstrasi
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersedia berdialog dengan Aliansi Rakyat Demokrasi Yogyakarta (ARDY) yang melayangkan keberatan akan isi Pergub No.1/2021. ARDY melayangkan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY pada Rabu (27/01) silam karena menduga terjadi malaadministrasi pada Pergub tersebut. “Pak Gubernur secara gamblang, terbuka, menjelaskan latar belakangnya dan yang sudah dilakukan terhadap proses perumusan kebijakan itu. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi yang lebih teknis dengan Sekda DIY dan Kepala Biro Hukum Pemda DIY,†jelas Kepala ORI DIY Budhi Masthuri, Rabu (17/02) siang. Budhi yang ditemui usai audiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, tersebut menambahkan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengarkan latar belakang, filosofi, histori, yuridis serta sosiologis terkait penyusunan Pergub," tambahnya. Lebih lanjut, Budhi memaparkan, “Gugatan dilayangkan karena ARDY memiliki kekhawatiran bahwa beleid (langkah pelaksanaan program) tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak menyampaikan pendapat di muka umum. Untuk itu Pak Gubernur bersedia untuk dialog." Adapun isi Pergub tersebut menyebutkan bahwa demonstrasi hanya bisa dilakukan pada radius 500 meter dari titik terluar Istana Negara Gedung Agung, Keraton Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kawasan Cagar Budaya Kotagede, dan Kawasan Malioboro. Budhi menambahkan, “Untuk Ombudsman sendiri kan melihatnya dari sisi pelayanan publiknya, apakah Pergub itu nanti ada implikasinya terhadap pelayanan publik dalam konteks penyampaian hak-hak aspirasi warga. Itu yang akan kita kaji. Pada tahap pertemuan ini kita baru mendengarkan background.†Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, juga mengutarakan bahwa Sri Sultan bersama Pemda DIY tidak keberatan melakukan diskusi dan memfasilitasi keberatan yang disampaikan ARDY. "Kalau memang diperlukan, bisa dimediasi oleh ORI DIY agar kita bertemu. Pak Gubernur prinsipnya siap, kapan saja, mau di mana untuk dialog nggak ada masalah,†ucapnya. Di samping itu, menyangkut persoalan ARDY yang juga telah melaporkan Gubernur DIY ke Komnas HAM pada Selasa (16/02) lalu, Aji mengatakan bahwa Pemda DIY juga siap untuk berembuk terkait pelaporan itu. “Saya kira nggak ada masalah dengan pelaporannya ya, hak mereka juga kan. Jadi silakan saja kalau kemudian nanti kami harus memberikan penjelasan terkait dengan laporan mereka. Mari kita dialog,†tutup Aji. [vin] HUMAS DIYTags : ombudsman ri perwakilan diy
Jum'at, 26/02/2021
Tags : ombudsman ri perwakilan diy
SOMASI TAK DITANGGAPI, ARDY LAPORKAN GUBERNUR DIY KE OMBUDSMAN RI
Setelah melayangkan surat somasi kepada Pemda DIY, hingga tujuh hari, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta belum menerima balasan dari Gubernur DIY, atas dugaan maladministrasi penerbitan pergub nomor satu dua ribu dua puluh satu. Nihil tanggapan, ARDY melaporkan sikap dan tindakan Pemimpin Yogyakarta tersebut kepada Ombudsman RI, dengan harapan laporan yang dilayangkan dapat segera ditindak lanjutiTags : ombudsman ri perwakilan diy
Jum'at, 08/02/2019
Tags : pungutan sekolah,pungutan,ombudsman ri perwakilan diy,ori diy,pungutan liar
Ditegur Ombudsman, Pungutan Sekolah SD Dikembalikan - NET YOGYA
Kamis (07/02) siang usai mendapat teguran tertulis dari Ombudsmen RI perwakilan DIY, kepala SD Brajan di Desa Tamantirto, Kasihan, Bantul mengumpulkan wali murid untuk mengembalikan uang pungutan sebesar Rp 1.250 juta Sekolah berdalih uang ini nantinya akan dipakai untuk penyelenggaraan jam belajar tambahan bagi siswa kelas 6 jelang Ujian Akhir Sekolah. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan prestasi para siswa. Meski tak semua wali murid telah membayar uang pungutan tersebut, namun jam belajar tambahan telah dilakukan sebanyak 3 kali. Meski temuan Ombudsmen menyatakan pungutan dilakukan atas keputusan bersama pihak sekolah dan wali murid. Namun, karena prosedurnya menyalahi aturan maka sekolah diimbau untuk mengembalikan uang tersebut. Pasca pengembalian pungutan tersebut jam belajar tambahan bagi kelas enam terancam ditiadakan. Hal ini karna pihak sekolah tak mempunyai dana untuk penyelenggaran jam belajar tambahan.Tags : pungutan sekolah,pungutan,ombudsman ri perwakilan diy,ori diy,pungutan liar
Senin, 09/07/2018
Tags : bandara nyia,Ombudsman RI Perwakilan DIY
Warga Penolak Bandara NYIA Lapor Ombudsman
Warga Temon, Kulon Progo datangi Kantor Ombudsman RI perwakilan DIY di Jl. Wolter Monginsidi, Yogyakarta pada Senin (09/07) guna adukan Dugaan MalAdministrasi, dalam Proses Land Clearing Bandara. Selain adanya kekerasan, warga kecewa karena tak ada pendampingan untuk Kaum Difabel. Warga merasa dirugikan karena Lahan Pertanian dirusak Paksa. Izin Penetapan Lokasi (IPL) pun, dinilai sudah kedaluwarsa sejak bulan Maret lalu. Tanggapi aduan Warga yang kedua kalinya, Ombudsman berencana akan memanggil PT. Angkasa Pura. Sebelumnya, warga juga laporkan terkait Sistem Konsinyasi ganti rugi Ke Pengadilan. Konsinyasi dilakukan, terkait besarnya nilai Ganti rugi, dan bukan terkait Penolakan menyerahkan tanahnya, untuk Kepentingan Umum.Tags : bandara nyia,Ombudsman RI Perwakilan DIY
