• - +

Galeri Video

 
...
Selasa, 14/08/2018
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Kalbar Kepada Generasi Muda Berpartisipasi Berantas Pungli
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar menyelenggarakan Diseminasi Parmas dengan tema Mendorong Partisipasi Kaum Muda dalam Mewujudkan Generasi yang bebas Pungli dan Maladministrasi
 Tags : agus priyadi,ombudsman,kalbar
...
Selasa, 14/08/2018
Diseminasi Generasi Bebas Pungli dan Administrasi Ombudsman Kalbar
Suasana Kegiatan Diseminasi Parmas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar di Restoran Cita Rasa, Pontianak
 Tags : kalbar,ombudsman,diseminasi
...
Rabu, 08/08/2018
OMBUDSMAN PERTANYAKAN DEFISIT APBD KALBAR 600 MILYAR
Ombudsman Ri Perwakilan Kalimantan Barat Mempertanyakan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Atau Apbd Kalbar Yang Terancam Defisit Di Pertengahan Semester Tahun 2018 Sebesar 600 Miliar Rupiah. Selama Lima Tahun Berturut-Turut Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berhasil Memperoleh Laporan Wajar Tanpa Pengecualian Atau Wtp Dalam Hal Pengolaan Anggaran. Namun Demikian Di Pertengahan Semester Tahun 2018 Ini Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Atau Apbd Kalbar Malah Terancam Defisit Sehingga Menjadi Perhatian Serius Bagi Sejumlah Kalangan Diantaranya Ombudsman Ri Perwakilan Kalbar. Sebagaimana Tertera Dalam Surat Gubernur Kalbar Nomor 903 2115 Tapd Potensi Defisit Anggaran Pada Apbd Ta 2018 Sejumlah 600 Miliar Rupiah Lebih. Hal Itu Terjadi Lantaran Dalam Pelaksanaan Apbd Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2017 Dan 2018 Terdapat Sejumlah Target Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Tidak Terealisasi Atau Kurang Penganggaran. Melihat Kondisi Tersebut Ombudsman Memertanyakan Secara Mendalam Terkait Pengelolaan Keuangan Tersebut Dimana Antara Alokasi Atau Pagu Belanja Dengan Pengeluaran Semestinya Sudah Bisa Diprediksi Dari Awal Dan Bahkan Biasanya Ada Anggaran Cadangan. Belanja Daerah Semestinya Disesuaikan Dengan Anggaran Dan Bekerjasama Dengan Dprd Sehingga Penggunaan Anggaran Tepat Sasaran Dan Perencanaan Pembangunan Dapat Terealisasi. Sebagai Bentuk Transparansi Ombudsman Menuntut Agar Pj. Gubernur Kalbar Dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tapd Dapat Memberikan Penjelasan Tentang Potensi Defisit Anggaran Ini Kepada Seluruh Satuan Kerja. Termasuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Atau Bpkpd.
 Tags : ombudsman,Kalbar,Defisit,APBD
...
Senin, 06/08/2018
OMBUDSMAN TERIMA 82 LAPORAN SEPANJANG APRIL HINGGA JUNI 2018
Dari April Hingga Juni 2018 Ombudsman Ri Perwakilan Kalimantan Barat Menerima Sebanyak 82 Laporan Pengaduan Masyarakat.
 Tags : Ombudsman,Kalbar,Ekspos
...
Selasa, 17/07/2018
Sistem Zonasi Membuat Siswa yang Tinggal di Blankspot Tidak Dapat Diterima
Siswa yang berada di wilayah blankspot tidak dapat diterima di sekolah negeri karena sistem zonasi, atas permasalahan tersebut orang tua siswa membuat laporan di Kantor Ombudsman RI Provinsi DI Yogyakarta.
 Tags : ppdb,zonasi
...
Senin, 16/07/2018
Metro News SKTM Banyak Disalahgunakan…
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah mendatangani SMAN 1 Bae Kudus untuk melakukan pemantauan PPDB
 Tags : No Tags
...
Senin, 09/07/2018
Warga Penolak Bandara NYIA Lapor Ombudsman
Warga Temon, Kulon Progo datangi Kantor Ombudsman RI perwakilan DIY di Jl. Wolter Monginsidi, Yogyakarta pada Senin (09/07) guna adukan Dugaan MalAdministrasi, dalam Proses Land Clearing Bandara. Selain adanya kekerasan, warga kecewa karena tak ada pendampingan untuk Kaum Difabel. Warga merasa dirugikan karena Lahan Pertanian dirusak Paksa. Izin Penetapan Lokasi (IPL) pun, dinilai sudah kedaluwarsa sejak bulan Maret lalu. Tanggapi aduan Warga yang kedua kalinya, Ombudsman berencana akan memanggil PT. Angkasa Pura. Sebelumnya, warga juga laporkan terkait Sistem Konsinyasi ganti rugi Ke Pengadilan. Konsinyasi dilakukan, terkait besarnya nilai Ganti rugi, dan bukan terkait Penolakan menyerahkan tanahnya, untuk Kepentingan Umum.
 Tags : bandara nyia,Ombudsman RI Perwakilan DIY
...
Jum'at, 06/07/2018
ANTARA JATENG - Ombudsman nilai pelaksanaan PPDB Kudus berjalan baik
Kudus (Antaranews Jateng) - Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menilai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah sekolah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berjalan dengan baik.(VJ : Akhmad Nazaruddin Lathif)
 Tags : PPDB,Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah
...
Kamis, 05/07/2018
Ombudsman RI Pewakilan Maluku Awasi Penerimaan Siswa Baru
Penerimaan peserta didik baru tahun 2018 diawasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Maluku di belasan Kabupaten/Kota di Maluku.
 Tags : PPDB,Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku
...
Selasa, 26/06/2018
OMBUDSMAN PERWAKILAN KEPRI PANTAU PELAKSANAAN PPDB
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau meminta masyarakat tidak segan-segan melaporkan setiap masalah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2018. Salah satu bentuk pelanggaran PPDB diantaranya dugaan prakik jual beli kursi, pungutan liar pelayanan, atau bahkan dalam penerapan zonasi yang tidak sesuai aturan dalam Permendikbud 14/2018. Layanan pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2018, masyarkat dapat menadatangi Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau atau melalui No HP 0811-7770137 / 0778-474599.
 Tags : ombudsman ri,ombudsman kepri,PPDB 2018