• - +

Artikel

Tingkat Kepatuhan Pemerintah Daerah se-DIY terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Publik masuk dalam Zona Hijau
ARTIKEL • Kamis, 10/01/2019 • Septiandita Arya Muqovvah
 

SHARE

Yogyakarta - Tingkat kepatuhan Pemprov dan 4 Pemerintah Kabupaten se- DIY dalam survei kepatuhan pemerintah daerah atas pemenuhan Standar Pelayanan Publik mencapai tingkat kepatuhan tinggi. Hal ini berdasarkan hasil survey yang dilakukan Ombudsman RI secara nasional pada tahun 2018.

Pemerintah Provinsi DIY dan 4 (empat) Pemerintah Kabupaten se- DIY yaitu Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul dan Sleman masuk dalam Zona Hijau ( tingkat kepatuhan tinggi), dengan skor masing-masing :

1. Pemda DIY meraih peringkat ke-3 dari 16 Provinsi dengan skor 95,65. Skor ini meningkat dibandingkan hasil tahun 2016 dan 2017 yang masuk dalam Zona Merah dengan nilai 43,57 dan Kuning dengan nilai 71,15.

2. Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul yang telah kedua kalinya dan Kabupaten Sleman yang ketiga kalinya menjadi objek penilaian pada penilaian kepatuhan ini, semuanya masuk dalam zona Hijau dengan nilai masing-masing yaitu 96,44, 91,58, 84,09, dan 83,99.

Hasil penilaian yang diperoleh Provinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten se-DIY menunjukan komitmen dari Pimpinan Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Dari hasil penilaian secara nasional pada tingkat Pemerintah Provinsi, terdapat indikator terendah yang paling banyak tidak disediakan yaitu Informasi Prosedur dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan. Sedangkan pada tingkat Pemerintah Kabupaten, indikator terendah yang paling banyak tidak disediakan adalah Ketersediaan Pelayanan Khusus Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus.

Sebagaimana diketahui Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU 25 Tahun 2009 tahun ini dilaksanakan Ombudsman RI secara nasional serentak di seluruh kementerian/lembaga Dan Pemda di seluruh Indonesia pada bulan Mei- Juni 2018.

Penilaian ini dibatasi pada produk penilaian administrasi yang mana pengertiannya sesuai penjelasan pasal 5 ayat (7) pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah. Penilaian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survey. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster sampling.

Teknik Pengumpulan data dengan metode observasi yaitu dengan mengamati ketampakan fisik dari ketersediaan komponen standar pelayanan di unit pelayanan publik kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Observasi dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada UPP atau OPD yang dinilai tentang waktu pelaksanaanya.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...