• - +

Artikel

TINDAKLANJUTI LAPORAN WARGA KENDAL, OMBUDSMAN JATENG PERIKSA TRAFFIC LIGHT SIMPANG PURIN KENDAL
ARTIKEL • Selasa, 05/06/2018 • Rabiatul A
 
Tim Ombudsman Jawa Tengah meninjau traffic light Simpang Purin dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal (Foto: Achmed)

SHARE

Semarang - Pada awal bulan Mei lalu, Ombudsman Jawa Tengah menerima laporan/pengaduan warga Kendal melalui telepon terkait keberadaan lampu lalu lintas Simpang Purin yang rusak dan tidak beroperasi selama beberapa bulan terakhir. Akibat kerusakan tersebut, sering terjadi kekacauan lalu lintas dan berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan.

Menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut, pada tanggal 8 Mei 2018 Ombudsman Jawa Tengah melaksanakan reaksi cepat Ombudsman dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap lampu lalu lintas di Simpang Purin yang merupakan persimpangan antara Jalan Pantura (Jalan Nasional) dan Jalan Tentara Pelajar (Jalan Kabupaten). Temuan Tim Ombudsman, lampu lalu lintas dalam kondisi lampu kuning menyala berkedip-kedip mengisyaratkan kendaraan harus berhati-hati ketika melintas.

Menemukan kondisi tersebut, Ombudsman Jawa Tengah meminta keterangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal. Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal menerangkan bahwa lampu lalu lintas Simpang Purin merupakan lampu lalu lintas berbasis solar cell/tenaga surya, sehingga tidak menggunakan jaringan kabel dan hanya menggunakan sinyal frekuensi untuk menyalakan lampu. Namun, pada beberapa bulan terakhir, alat kontrol lampu lalu lintas tersebut mengalami perubahan fungsi, yakni sinyal dari alat kontrol tidak bisa sampai ke lampu lalu lintas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal telah berusaha memperbaiki, namun menemukan bahwa tingkat kerusakannya relatif tinggi (90%) sehingga perbaikan yang dilakukan tidak berhasil. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal telah bersurat secara resmi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menginformasikan kondisi lampu lalu lintas yang sudah harus diganti. Menunggu proses penggantian, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal berkoordinasi dengan Satlantas Polres Kendal terkait pengamanan lalu lintas Simpang Purin dan dicapai kesepakatan agar lampu lalu lintas dinetralkan/mode lampu peringatan hati-hati (lampu kuning menyala berkedip) sebagai peringatan rawan kecelakaan lalu lintas.

Lampu lalu lintas Simpang Purin merupakan aset dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga pemeliharaannya merupakan kewenangan instansi tersebut. Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal hanya memiliki kewenangan operasional dan manajemen lampu lalu lintas. Sejak dipasang pada tahun 2009, belum pernah dilakukan penggantian alat kontrol lampu lalu lintas.

Hasil permintaan tertulis dan koordinasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, lampu lalu lintas Simpang Purin diganti dengan lampu lalu lintas baru yang pengerjaannya dilakukan mulai tanggal 9 Mei 2018. Memastikan hal tersebut, Tim Ombudsman Jawa Tengah yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Sabarudin Hulu melakukan monitoring bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal ke lokasi lampu lalu lintas Simpang Purin pada tanggal 9 Mei 2018. Hasil pantauan, pekerja kontraktor dari PT. Qumicon Yogyakarya selaku pelaksana kegiatan telah tiba dan siap untuk memulai pengerjaan lampu lalu lintas Simpang Purin.

Perkembangan terakhir, pembangunan lampu lalu lintas baru di Simpang Purin telah diselesaikan pada tanggal 28 Mei 2018 dan sudah dapat beroperasi. Ombudsman Jawa Tengah mengapresiasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal yang telah berupaya optimal merespon kondisi lampu lalu lintas dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penggantian lampu lalu lintas di Simpang Purin. "Kami juga mengapresiasi pihak-pihak terkait yang telah mengupayakan agar lampu lalu lintas dapat beroperasi dengan baik sebelum jalan digunakan untuk mudik Lebaran Idul Fitri Tahun 2018," ujar Sabarudin. Tak ketinggalan, Ombudsman Jawa Tengah juga meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam berlalu lintas dan melaporkan kepada Ombudsman jika menemukan terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik. (RA)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...