• - +

Artikel

SERIUS PERBAIKI PELAYANAN PUBLIK, BUPATI LOMBOK BARAT UNDANG OMBUDSMAN
ARTIKEL • Rabu, 09/01/2019 • M Rosyid Rido
 
Suasana saat pemaparan hasil penilaian Survei Kepatuhan Ombudsman. (Foto by: Gea)

SHARE

Gerung-Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengundang Ombudsman RI Perwakilan NTB untuk memberikan pemaparan atas hasil penilaian Ombudsman yang menempatkan Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah dengan tingkat kepatuhan rendah atau zona merah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pertemuan digelar pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 bertempat di Pendopo Bupati Lombok Barat. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si Bupati Lombok Barat dan Sekda Kabupaten Lombok Barat Ir. H. Moh. Taufiq. MS.c serta sejumlah pimpinan SKPD dan Camat se Kabupaten Lombok Barat.

Adhar Hakim,S.H.,M.H Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk berbenah dan berjanji akan melakukan langkah-langkah perbaikan. Dalam pemaparannya, Adhar menyampaikan bahwa standar pelayanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai tolok ukur penilaian Ombudsman tidaklah serumit yang dibayangkan. "Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan sekurang-kurangnya meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tariff, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi Pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jumlah Pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan evaluasi kinerja Pelaksana.

Apresiasi disampaikan oleh Sekda Kabupaten Lombok Barat atas penilaian Ombudsman, karena dengan penilaian tersebut akan menjadi cerminan pelayanan publik dan pemicu untuk meningkatkan kualitasnya. "setelah melihat pemaparan Ombudsman tidak sulit untuk memperbaiki dan memenuhi standar pelayanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik". Kami akan melakukan langkah-langkah strategis sebagai bentuk tindak lanjut penilaian ini dengan membentuk tim yang akan melakukan evaluasi dan monitoring.

Sementara itu Bupati Lombok Barat berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan, bahkan Bupati mentargetkan untuk penilaian kepatuhan Ombudsman tahun 2019 masuk dalam zona hijau atau kepatuhan tinggi, "saya meminta keseriusan bagi pimpinan SKPD agar dapat meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik", jelasnya. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB, Adhar Hakim menyambut baik komitmen perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. "Ombudsman RI Perwakilan NTB siap mendampingi dan mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat" Sambut Adhar.





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...