• - +

Artikel

Reaksi Cepat Ombudsman untuk Penanganan Pengaduan Seleksi CPNS
ARTIKEL • Senin, 05/11/2018 • Ilyas Isti
 
Ilyas Isti (Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Aceh)

SHARE

Memorandum Ketua Ombudsman RI yang disampaikan kepada seluruh Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman di masing-masing Provinsi tentang pembentukan Tim Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) untuk laporan masyarakat terkait penerimaan dan seleksi Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2018 dinilai sangatlah tepat. Hal ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa pelayanan yang diberikan oleh lembaga negara pengawas pelayanan publik ini terhadap pengaduan terkait seleksi penerimaan CPNS adalah pelayanan prima, sehingga masyarakat yang melapor dapat segera memperoleh jawaban terhadap masalah yang menjadi keluhan.

Perhalatan akbar yang menjadi penantian bagi seluruh masyarakat yang hendak mengikuti seleksi CPNS menjadi tugas berat bagi panitia pelaksana untuk melayani jutaan pelamar. Ketidakpuasan dan adanya dugaan kecurangan akan dilemparkan kepada panitia pelaksana oleh pelamar yang tidak lulus pada tahap  seleksi.

Selanjutnya, para pelamar yang merasa dirugikan dengan berbagai dugaan terhadap panitia akan melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang, yang salah satunya  adalah Ombudsman.

Mengacu kepada Memorandum Ketua Ombudsman, pastinya para pelapor akan dilayani dengan senang hati oleh para Asisten Ombudsman baik di pusat maupun perwakilan yang telah ditugaskan untuk hal tersebut. Setelah menerima laporan yang menjadi keluhan pelamar CPNS (tentunya dengan melengkapi bukti-bukti yang jelas dan syarat yang dibutuhkan), selanjutnya Tim Pengawas CPNS dari Ombudsman akan langsung melakukan tindakan, baik itu turun langsung ke lokasi jika memungkinkan ataupun menghubungi panitia pelaksana pada instansi yang dilaporkan. Tim tersebutlah yang kemudian meminta klarifikasi kepada instansi yang dilaporkan dan kemudian menyampaikan kembali hasilnya kepada pelapor.

Yang menjadi dasar pegangan Tim Pengawas dari Ombudsman adalah Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang mana pada lampirannya disebutkan bahwa prinsip pengadaan calon pegawai negeri sipil salah satunya adalah adil, objektif, transparan, dan tidak dipungut biaya.  Oleh sebab itu, ketika ada pengaduan yang masuk ke Ombudsman maka tim reaksi cepat pengawasan pelaksanaan seleksi CPNS akan melihat prinsip-prinsip tersebut.

Sebagai contoh, Ombudsman RI Perwakilan Aceh menerima pengaduan dari masyarakat terhadap salah satu instansi vertikal di Banda Aceh. Yang mana pelapor menyampaikan keluhan dugaan kecurangan pada instansi yang dia lamar. Pelapor sudah melengkapi segala berkas sesuai syarat yang diminta, namun yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus administrasi tanpa adanya penjelasan dari verifikator.

Selanjutnya Tim reaksi Cepat Ombudsman turun ke instansi dimaksud guna melakukan klarifikasi langsung. Hasilnya, panitia menjelaskan bahwa pelamar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak melampirkan surat bebas narkoba. Dan ketika tim dari Ombudsman melakukan pemeriksaan terhadap berkas tersebut, benar bahwasanya pelamar tidak melampirkan surat dimaksud yang juga merupakan salah satu syarat untuk lulus seleksi administrasi.  Kemudian pihak Ombudsman menyampaikan langsung hasil pemeriksaan kepada pelapor, dan pelapor akhirnya melakukan pengecekan kembali terhadap berkas yang disampaikan. Akhirnya pelapor mengakui hal tersebut dan menerima kenyataan sebagai peserta yang tidak lulus administrasi karena kelalaiannya. 






Loading...

Loading...
Loading...
Loading...