• - +

Artikel

Pikir Tentang Parkir
ARTIKEL • Jum'at, 10/08/2018 • Dr H Taqwaddin Husin, SH, SE, MS
 

SHARE

Dalam filosofi negara demokrasi, setiap hal yang membebani rakyat (pajak, retribusi, sanksi, dll) maka idealnya harus didasari pada produk hukum yang dibuat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Produk hukum dimaksud adalah legislasi. Legislasi nasional adalah undang-undang, sedangkan legislasi daerah adalah peraturan daerah atau khusus untuk Aceh disebut Qanun.

Terkait retribusi parkir misalnya, jika parkir tersebut berada dalam ruang privat seperti di halaman rumah pribadi atau hotel, maka berapapun biayanya boleh dipungut oleh si pemilik atau pengelola area pribadi tersebut. Tetapi, beda halnya jika kegiatan atau usaha parkir di ranah publik, yang arealnya merupakan tanah negara, maka mau tidak mau harus mengacu pada ketentuan legislasi (Qanun) yang mengatur tentang parkir.

Selama berlangsungnya Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-7 di Banda Aceh dalam beberapa hari ini, saya mendapat info dan diwawancarai beberapa wartawan tentang mahalnya retribusi parkir di areal sekitar lokasi PKA. Barusan saja, Munzir, Wartawan RRI Aceh mewawancarai saya via telepon seluler terkait parkir. Munzir menanyakan apakah mahalnya biaya parkir di sekitar areal PKA merupakan pungli ? Jika iya, apa yang Ombudsman akan lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut ?

Merespon dua pertanyaan di atas. Pertama, saya menegaskan pendapat sebagaimana logika pikir yang tertera pada alinea pertama di atas. Yaitu, jika kegiatan atau usaha parkir tersebut dilakukan dalam ruang publik milik negara maka besaran retribusi harus mengacu pada ketentuan Qanun Kota Banda Aceh, yaitu Rp 1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 2.000 untuk kendaraan roda empat. Pungutan lebih besar dari itu adalah ilegal atau pungutan liar (pungli), kecuali ada alasan lain yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Terus terang saja, saya belum tahu jika ada alasan lain dimaksud, sehingga besaran parkir di areal PKA boleh pungut hingga Rp 10.000 per mobil. Adalah fakta menyedihkan pula, kami dari Ombudsman RI Provinsi Aceh masih belum sempat mengunjungi PKA ke-7 sambil sekaligus menyamar sebagai korban pungli parkir. Mungkin besok atau lusa malam kami akan menyaksikan perhelatan budaya dan adat Aceh yang konon katanya sangat meriah.

Kedua, saya merasa prihatin jika kemeriahan dan harapan besar kesuksesan PKA akan menurun citranya hanya gara-gara masalah parkir yang mahal dan semrawut pula. Melalui media ini, saya, Dr Taqwaddin, Kepala Ombudsman RI Aceh yang juga Ketua Pokja SABER PUNGLI Aceh memberikan saran korektif kepada : (1) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, yang membidangi Urusan Parkir dan juga (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sebagai instansi yang harus menegakkan Qanun, serta (3) Polresta Banda Aceh dan (4) UPP Saber Pungli Kota Banda Aceh untuk segera melakukan upaya penertiban. Jika perlu penegakan hukum terhadap aktivitas parkir yang besaran pembayarannya tidak sesuai aturan, yang memberatkan beban pengunjung serta dapat mencoreng, menurunkan citra PKA.

Harap saya mendapat perhatian dari semua pihak, terutama pihak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini tidak lain untuk merespon cepat pertanyaan banyak orang yang diajukan kepada saya dalam kapasitas sebagai kepala perwakilan lembaga negara yang berfungsi mengawasi penyelenggara pelayanan publik di Aceh. Selain itu, catatan ini juga dimaksudkan untuk mendapat tindakan cepat dari instansi di atas agar segera menertibkan pungli parkir. Hal ini penting untuk menimbulkan rasa nyaman bagi pengunjung PKA yang datang dari berbagai pelosok nusantara ke kota kami, Banda Aceh.






Loading...

Loading...
Loading...
Loading...