• - +

Artikel

Ombudsman RI Sulut “Kuliahi” ASN Pemprov Sulut
ARTIKEL • Senin, 05/11/2018 • Stenly Kalengkian
 
Kepala Ombudsman RI Sulut saat memberikan materi

SHARE

Manado - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara, Helda Tirajoh, memberikan materi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait Standar Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bertempat di ruang Rapat F. J. Tumbelaka Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Kamis, 1 November 2018.

Kedatangan Tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Gubernur Sulawesi Utara diterima oleh Kepala Biro Umum Pemprov Sulut yang sekaligus membuka acara tersebut.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengundang Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi utara untuk memberikan "kuliah" terkait standar pelayanan publik karena untuk memberikan pembekalan kepada ASN Lingkup Pemprov Sulut agar memiliki pemahaman terkait pemberian layanan publik yang maksimal apalagi terkait Standar pelayanan Publik merupakan amanat undang-undang pelayanan publik.

Dalam materinya, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulut menyampaikan bahwa penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik khususnya ASN lingkup Provinsi Sulut jangan hanya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi memiliki Standar pelayanan Publik yang sekurang-kurangnya memuat 14 komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Utara berharap agar setiap ASN Lingkup Pemprov Sulut dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Sulut dan memiliki kompetensi terkait pemberian pelayanan publik. (SK)



Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...