• - +

Artikel

Ombudsman Pantau Pembekalan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2017 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali
ARTIKEL • Senin, 05/02/2018 • Dewa Sanjaya
 
Kaper Ombudsman RI Provinsi Bali (paling kiri depan) Pantau Pembekalan Orientasi CPNS Tahun 2017 Kanwil Kemenkum dan HAM Bali

SHARE

Senin 22 Januari 2018 bertempat di Gedung Ksiarnawa Art Centre Denpasar dilaksanakan acara Pembekalan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2017 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia serentak secara nasional. Acara Pembukaan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2017 Kementerian Hukum dan Ham ini juga disiarkan secara langsung di 33 kantor wilayah Kemenkumham di 33 Provinsi di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Maryoto Sumadi MS. Dalam laporannya mengatakan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di tahun 2017 mendapatkan alokasi formasi calon pegawai negeri sipil sejumlah 17.526 orang, terbesar sepanjang sejarah penerimaan Pegawai di Kementerian Hukum dan Ham Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali mendapatkan formasi calon pegawai negeri sipil sebanyak 457 orang dengan rincian sebagai berikut, jumlah sarjana (S1) sebanyak 258 orang dengan rincian 207 orang dengan jabatan analis keimigrasian pertama ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, sebanyak 17 orang dengan jabatan yang sama sebagai analis keimigrasian pertama ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, 5 orang dengan jabatan yang sama sebagai analis keimigrasian pertama ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, 12 orang dengan jabatan pembimbing kemasyarakatan pertama ditempatkan di Kantor Bapas Kelas I Denpasar, 5 orang dengan jabatan pembimbing kemasyarakatan pertama ditempatkan di Kantor Bapas Kelas II Karangasem, 1 orang dengan jabatan dokter ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan, 1 orang dengan jabatan dokter ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, 1 orang dengan jabatan dokter ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan, 1 orang dengan jabatan dokter ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Bangli, 1 orang dengan jabatan dokter ditempatkan di Rumah Tahanan Negara kelas II B Gianyar,1 orang dengan jabatan keperawatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, 2 orang dengan jabatan keperawatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan, 1 orang dengan jabatan keperawatan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangli, 1 orang dengan jabatan keperawatan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara kelas II B Gianyar, dan 2 orang dengan jabatan keperawatan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara kelas II B Klungkung. Jumlah SMA dengan jumlah 199 orang dengan rincian, 32 orang dengan jabatan penjaga tahanan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan, 45 orang dengan jabatan penjaga tahanan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Denpasar, 38 orang dengan jabatan penjaga tahanan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli, 11 orang dengan jabatan penjaga tahanan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan, 10 orang dengan jabatan penjaga tahanan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem, 13 orang dengan jabatan penjaga tahanan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, 10 orang dengan jabatan penjaga tahanan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Karangasem, 10 orang dengan jabatan penjaga tahanan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara kelas II B Negara, 10 orang dengan jabatan penjaga tahanan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangli,22 orang dengan jabatan penjaga tahanan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara kelas II B Klungkung, 9 orang dengan jabatan penjaga tahanan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara kelas II B Gianyar, 12 orang dengan jabatan penjaga tahanan ditempatkan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) kelas I Denpasar, dan 5 orang dengan jabatan penjaga tahanan ditempatkan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) kelas II Karangasem.

"Perlu diketahui bersama bahwa proses tahapan seleksi CPNS Kemenkumham 2017 melalui banyak tahapan, dari tahapan persiapan sampai pengumuman peserta lolos, yang dimana waktu pelaksanaannya dimulai dari bulan Juli sampai Desember 2017, dan tahapan orientasi saat ini merupakan tahapan lanjutan sebelum CPNS ini diserahkan ke masing-masing satuan kerja dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali, yang bertujuan untuk membentuk karakter pegawai disiplin, berintegritas dan profesional dalam melaksanakan tugasnya", kata Mariyoto Sumadi.

Melalui live conference serentak secara nasional di Pembukaan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2017 Kementerian Hukum dan Ham di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan "kalian semua sebagai putra putri terbaik bangsa jangan pernah menggunakan Narkoba, kalau sampai ketauan, saya tidak segan-segan memecat dengan tidak hormat." Dalam sambutannya juga Yasonna mengatakan kepada para perangkat kerja diseluruh lingkungan Kementerian Hukum dan Ham agar terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja terutama integritas dan kejujuran. "dari hati saya yang teramat dalam, bila perlu saya memohon kepada anak-anak saya yang 14.000 ini kamu tidak boleh menjadi orang-orang yang ikut terlibat dalam itu, sekali lagi saya minta kamu bisa, karena kamu diterima dengan bersih dan saya minta kamu tetap bersih," ucap Yasonna Laoly.

Dalam acara Pembekalan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2017 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, dalam sambutannya Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengatakan "Ombudsman merupakan lembaga eksternal yang mengawasi penyelenggara pelayanan publik, salah satunya Kementerian Hukum dan Ham, sebagai pelayan masyarakat sudah tidak jaman lagi pegawai pemerintah bersikap dilayani atau feodalisme,disinilah peran penting Ombudsman untuk mengingatkan para penyelenggara layanan publik untuk benar-benar menjadi pelayan negara, pelayan ,masyarakat yang sepantasnya, karena fasilitas dan hak yang diperoleh pegawai seperti anda-anda ini, merupakan uang rakyat yang harus dipertangungjawabkan penggunaannya".


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...