• - +

Artikel

OMBUDSMAN JAWA TENGAH AWASI PENYELENGGARAAN USBN DI SMPN 7 SEMARANG DAN UNBK DI SMAN 11 SEMARANG
ARTIKEL • Rabu, 11/04/2018 • R. Adawiyah
 
Tim Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan pengawasan USBN di SMPN 7 Semarang dan disambut baik oleh Kepala SMPN 7 Semarang beserta Panitia Ujian (Foto: Komstrat Ombudsman Jawa Tengah)

SHARE

Semarang - Ombudsman Jawa Tengah memastikan penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Jawa Tengah berjalan sesuai dengan ketentuan Prosedur Operasional Standar Tahun 2018 dengan melakukan pengawasan di sejumlah sekolah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari bulan Maret hingga April 2018. Selasa lalu (10/4), Tim Ombudsman Jawa Tengah mengawasi penyelenggaraan USBN di SMPN 7 Semarang dan UNBK di SMAN 11 Semarang.

Kehadiran Tim Ombudsman Jawa Tengah dalam rangka pengawasan USBN disambut antusias oleh Kepala SMPN 7 Semarang, ‎Drs. R. Sutrisno dan Panitia USBN. Sutrisno menyampaikan, "Peserta USBN di SMPN 7 Semarang tahun ini sebanyak 258 siswa yang terbagi dalam 13 ruang ujian. USBN dilaksanakan peserta secara tertulis. Tidak terdapat hambatan dalam pencetakan naskah soal maupun lembar jawab sehingga dapat dipastikan peserta USBN tidak terkendala dalam membaca soal ujian." 

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Ombudsman Jawa Tengah menilai penyelenggaraan USBN di SMPN 7 Semarang telah dilaksanakan dengan baik meski belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Prosedur Operasional Standar (POS) USBN Tahun 2018. Asisten Ombudsman Jawa Tengah, Rabiatul menyampaikan, dalam rangka memastikan penyelenggaraan USBN yang berkualitas, kredibel dan akuntabel serta mencegah kecurangan maupun hal-hal yang tidak diinginkan, POS USBN 2018 mengharuskan Kepala Sekolah maupun Pengawas Ujian untuk menandatangani Pakta Integritas. Meski kedua pihak telah berkomitmen akan hal tersebut, namun ketentuan administrasi yang diwajibkan tetap harus dipenuhi.

Namun demikian, Tim Ombudsman Jawa Tengah memperoleh temuan positif di SMPN 7 Semarang. Kepala SMPN 7 Semarang dan Panitia USBN memastikan seluruh peserta USBN untuk mengikuti ujian hingga melakukan penjemputan kepada siswa yang pada khususnya mengalami kendala masuk sekolah. "Dengan upaya dan bujukan tersebut, siswa yang tidak mengikuti ujian pada hari pertama bersedia masuk sekolah dan mengikuti ujian pada hari kedua. Panitia juga menjamin hak peserta USBN dengan menjadwalkan ujian susulan untuk mata pelajaran yang diujikan pada hari pertama. Tentunya kami sangat mengapresiasi upaya tersebut," ujar Rabiatul.

Selain melakukan pengawasan USBN di SMP, Tim Ombudsman Jawa Tengah juga melakukan pemantauan persiapan UNBK SMP. Hasil pantauan, pihak sekolah telah mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya UNBK SMP. Tahun ini merupakan kali pertama bagi SMPN 7 Semarang melaksanakan UNBK secara mandiri. Jumlah komputer yang sedianya belum mencukupi telah terpenuhi dengan adanya bantuan dari pemerintah. Dengan keterbatasan ruang kelas, pihak sekolah memanfaatkan ruang yang ada menjadi laboratorium komputer sementara, agar dapat melaksanakan UNBK tanpa harus menumpang ke sekolah lain.

Pada hari yang sama, Tim Ombudsman Jawa Tengah mendatangi SMAN 11 Semarang untuk mengawasi penyelenggaraan UNBK. Kepala SMAN 11 Semarang, Drs. Supriyanto, M.Pd. yang menerima langsung. "Pelaksanaan UNBK di SMAN 11 Semarang pada dua hari pertama secara umum berjalan dengan lancar.  Seluruh peserta UNBK hadir dan mengikuti ujian sejak hari pertama hingga pelaksanaan ujian Matematika yang dijadwalkan pada hari ini", tutur Supriyanto.

Ditemui setelah melakukan pengawasan, Rabiatul menuturkan bahwa penyelenggaraan UNBK di SMAN 11 Semarang masih menemui keterbatasan sarana dan prasarana, yakni ruangan dan ketersediaan komputer. Namun pihak sekolah telah berupaya memaksimalkan keterbatasan tersebut dengan menggunakan ruang laboratorium Kimia dan Biologi yang difungsikan sebagai ruang UNBK. Sementara mengenai kekurangan jumlah komputer, pihak sekolah meminjam laptop orang tua siswa. Hal tersebut telah disepakati antara pihak Sekolah dengan orang tua siswa pada saat sosialisasi UNBK.

"Ombudsman Jawa Tengah mengapresiasi solusi yang telah disepakati pihak SMAN 11 Semarang dan orang tua siswa dengan peminjaman laptop ini. Dengan demikian, pelaksanaan UNBK tidak memberatkan orang tua siswa dan mencegah terjadinya maladministrasi berupa pungutan untuk memenuhi prasarana UNBK. Hal ini tentu dapat menjadi contoh bagi sekolah lain yang mengalami kendala serupa dalam menyelenggarakan UNBK," ujar Rabiatul.

Ombudsman Jawa Tengah menyampaikan beberapa catatan hasil pengawasan antara lain masih terdapat jumlah pengawas yang kurang dalam satu ruang ujian. Ketentuannya, satu pengawas ruang UNBK mengawasi 20 orang dalam 1 (satu) ruang ujian, apabila terdapat lebih dari 20 peserta maka diperlukan penambahan pengawas. Hal ini dapat menjadi evaluasi dan masukan untuk Panitia Sub Rayon UNBK selaku yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengawas ruang UNBK.

Lebih lanjut Rabiatul menegaskan tercapainya kesuksesan penyelenggaraan USBN maupun UNBK yang bebas maladministrasi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. "Masyarakat utamanya orang tua/wali siswa diharapkan dapat berkontribusi memberikan solusi terhadap kendala penyelenggaraan USBN/UNBK dan tidak ragu melaporkan kepada penyelenggara atau Ombudsman apabila menemukan kecurangan atau maladministrasi," tutupnya. (RA)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...