• - +

Artikel

Ombudsman Cegah Maladministrasi pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan di Jawa Tengah
ARTIKEL • Senin, 03/12/2018 • Sabarudin Hulu, S.H., M.H.
 
Sabarudin Hulu, S.H., M.H. (Asisten Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Tengah) Sedang memberikan penjelasan

SHARE


Semarang - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menghadiri Bimbingan Teknis pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMK di Jawa Tengah yang diselenggarakan di Surakarta (23/11/2018).

Kegiatan yang dihadiri 230 Guru yang mendapatkan tugas tambahan menjadi Bendahara SMK tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk peningkatan kemampuan teknis dalam pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah menjadi salah satu narasumber dalam pengawasan maladministrasi dalam pengelolaan keuangan. Sabarudin Hulu sebagai Asisten Ombudsman Republik Indonesia nenjelaskan mekanisme pengawasan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara.

Ombudsman menyampaikan pencegahan maladministrasi dapat dilakukan dengan berkonsultasi kepada atasan langsung atau kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah apabila dalam penyelenggaraan teknisnya terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pedoman teknisnya tidak ada ataupun tidak jelas. Serta pengelola keuangan jangan pernah memiliki keinginan untuk mencoba menyimpang yang telah jelas diatur oleh peraturan perundang-undangan.

"Para pelaksana agar dalam mengelola BOP mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Upayakan untuk tertib hukum dan tertib administrasi sebagai upaya mencegah perbuatan maladministrasi," Pesan Sabarudin Hulu kepada Peserta Bimtek.

Pengawasan yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah merupakan pengawasan dengan tujuan membenahi dan mendorong terwujudnya pelayanan publik, serta berupaya agar tidak terjadi maladministrasi.

Selain itu, pengawasan terhadap pelayanan di satuan pendidikan bukan hanya dilaksanakan oleh Ombudsman, tetapi juga diawasi oleh BPK, Penegak Hukum, DPRD, Inspektorat. Serta peran Pers dan Masyarakat sebagai pengguna pelayanan menjadi bagian penting agar penyelenggaraan pengelolaan BOP dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah meminta peserta Bimtek untuk berperan aktif apabila dalam penyelenggaraan pelayanan menemukan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan untuk dilaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah sebagai upaya pencegakan perbuatan maladministrasi.

Pada waktu yang sama, Darsono selaku Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa Inspektorat juga di awasi oleh Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Kemunikasi selama ini antara Insektorat Provinsi Jateng dengan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah telah terjalin baik dalam menyelesaikan pengaduan atas maladministrasi pelayanan di Jawa Tengah.

"Komunikasi dan kolaborasi pengawasan yang telah baik antara Ombudsman Jawa Tengah dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat mencegah pengelola BOP agar tidak berbuat maladministrasi," ujar Darsono.





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...