• - +

Artikel

Maraknya Kasus Gagal Berangkat Umroh, YLKI Melapor Ke Ombudsman
ARTIKEL • Senin, 05/02/2018 • Juwita Fitrasari dan Rudi Kurniawan
 
Ketua YLKI dan perwakilan korban gagal berangkat umroh beraudiensi dengan Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy dan Alamsyah Saragih

SHARE

JAKARTA -Senin, (5/2/2018), Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mendampingi para perwakilan korban gagal berangkat umroh untuk membuat laporan ke Ombudsman. Korban yang didampingi yaitu korban Hannien Tour dan Kafilah Rindu Kaabah Tour. Pengaduan YLKI langsung diterima oleh Anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy dan Alamsyah Saragih.

Rully, Koordinator korban Hannien Tour menyampaikan bahwa sampai saat ini masih ada 400 korban yang belum diberangkatkan padahal mereka sudah dijanjikan untuk berangkat pada Februari 2017. Sementara, Yopi, menjelaskan bahwa Kafilah Rindu Kaabah Tour sejak Desember 2015 masih ada sekitar 900 an jamaahnya yang belum diberangkatkan dan masih terus menuntut untuk diberangkatkan. Yopi telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim namun belum juga ditindaklanjuti.

Tahun 2015, pasca kasus Kafilah Rindu Kaabah mencuat ke permukaan, YLKI menyurati Kementerian Agama namun tidak mendapatkan tanggapan. Selang beberapa lama, YLKI pernah diundang oleh Kementerian Agama untuk mendiskusikan persoalan umroh yang merugikan jamaah, sayangnya diskusi tersebut juga tidak membuahkan hasil yang jelas. Pasifnya Kementerian Agama dalam menanggapi laporan terkait kasus umroh ini membuat YLKI melaporkan Kementerian Agama kepada Ombudsman

Hal tersebut ditanggapi Ahmad Suaedy, "Di Kementerian Agama memang perlu ada restrukturisasi total terhadap penyelenggaraan umroh. Pilihannya ada dua. Yang pertama, pelaksanaan umroh prosedurnya seperti penyelenggaraan haji yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada negara. Yang kedua, Kementerian Agama mengurusi ibadahnya saja, sementara bisnisnya dikelola oleh swasta." Pernyataan tersebut dipertegas juga oleh Alamsyah Saragih, "Bahkan kalau perlu, pelaksanaan umroh di moratorium dulu untuk dilakukan pembenahan."ungkap Alamsyah.

Maraknya kasus gagal berangkat umroh di Indonesia karena minimnya pengawasan Kementerian Agama terhadap pelaksanaan umroh di Indonesia sehingga YLKI berharap Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan dugaan maladministrasi yang dilakukan Kementerian Agama. YLKI juga berharap agar Ombudsman merekomendasikan Kementerian Agama untuk menetapkan standar harga perjalanan umroh, revisi uang jaminan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU), dan penetapan regulasi terkait audit PPIU secara berkala.

Ombudsman berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan ini karena korban gagal berangkat umroh jumlahnya tidak sedikit bahkan YLKI mencatat ada 22.600 - an laporan dari para korban. Laporan masyarakat ini juga sejalan dengan proses investigasi yang sedang dilakukan oleh Ombudsman terkait tata kelola pelaksanaan perjalanan umroh di Indonesia.

 


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...