• - +

Artikel

Bersama Ombudsman, BPN RI Komitmen Perbaiki Layanan Pertanahan
ARTIKEL • Jum'at, 09/03/2018 • Irsan Hidayat
 
Ombudsman RI Bengkulu, Kanwil ATR/BPN Bengkulu beserta jajaran mengikuti Video Cenference Penandatanganan PKS di Mapolda Bengkulu

SHARE

ORI, BENGKULU - Laporan pengaduan di Ombudsman RI selalu menempatkan substansi pertanahan masuk dalam 5 besar paling banyak dikeluhkan masyarakat. Seperti tahun 2017, dari total 8.264 laporan, keluhan terkait pertanahan sebanyak 1.110 laporan, dari 50 jenis substansi atau sektor pelayanan publik yang ditangani Ombudsman RI.

Menyikapi fakta tersebut, bertempat di Pusat Pengendalian Krisis Mabes Polri, Kamis (8/3) dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai tindaklanjut dari Nota Kesepahaman atau MoU antara Ombudsman RI dan Kementerian ATR/BPN 2018 tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang. Penandatangan PKS dilakukan Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih dan Irjen Kementerian ATR/BPN, RB Agus Widjayanto beserta seluruh jajaran. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh perwakilan Ombudsman dan Kanwil BPN se-Indonesia melalui fasilitas Video Conference milik Mapolda masing-masing wilayah.

Dalam sambutannya, Agus Widjayanto mengatakan PKS dimaksudkan untuk mempermudah proses penyelesaian laporan masyarakat yang ditangani Ombudsman RI. Agus juga mengintruksikan seluruh jajaran Kanwil BPN segera membentuk unit pengelolaan pengaduan yang diamahkan dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Kemudian Ia juga memerintahkan membuka akses informasi seluas-luasnya bagi Ombudsman dalam penyelesaian laporan masyarakat dengan menunjuk Narahubung disetiap Kanwil BPN.

Lebih jauh Alamsyah Saragih menjelaskan, laporan substansi pertanahan yang ditangani Ombudsman sebesar 23 persen terkait konflik dan sengketa lahan, serta unsur maladministrasi terbesar adalah penundaan berlarut pelayanan sebesar 34 persen. Lebih jauh Alamsyah menegaskan, terdapat 4 ruang lingkup PKS yang ditandatangai Ombudsman-Kementerian ATR/BPN. Meliputi percepatan penanganan pengaduan masyarakat, koordinasi perkembangan pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman RI, pertukaran data dan/atau informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bengkulu Siap Aplikasikan PKS

Sementara itu, substansi pertanahan juga menjadi salah satu laporan terbanyak yang ditangani Ombudsman RI Bengkulu. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bengkulu, Herdi Puryanto mengatakan Kanwil BPN Bengkulu beserta Kantor Pertanahan kabupaten/kota cukup kooperatif dalam proses tindaklanjut penyelesaian laporan yang dilakukan pihaknya.

Usai mengikuti penandatanganan PKS di ruang Vidcon Mapolda Bengkulu menurut Herdi pihaknya bersama Kanwil BPN Bengkulu berkomitmen mengaplikasikan isi dari MoU dan PKS.(Irsan Hidayat/rls)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...