• - +

Artikel

Banyak Kepala Sekolah SMA/SMK Yang Belum Paham Terkait Pungutan dan Sumbangan Pendidikan
ARTIKEL • Senin, 12/03/2018 • Stenly Kelengkian
 
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Utara, Helda R Tirajoh, dalam rapat koordinasi dan sosialisasi UN

SHARE

Manado/Senin, 12 Maret 2018 - Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam rapat koordinasi dan sosialisasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dr. Grace Punuh, M.Kes beserta jajaran dan para Kepala-Kepala Sekolah SMA/SMK sederajat se-Sulawesi Utara tersebut menghadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI  Provinsi Sulawesi Utara Helda R. Tirajoh, SH sebagai pemateri terkait penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah yang bebas dari pungutan liar.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara dalam paparannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di sektor pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah harus dilaksanakan secara berkualitas dan tanpa pungutan liar karena penyelenggaraan pendidikan merupakan kegiatan yang strategis untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia khususnya di Sulawesi Utara. Tindakan pungutan liar dalam pemberian pelayanan hanya akan menciptakan pelayanan publik yang buruk dan tidak berkualitas. Diperlukan adanya perubahan pola pikir dari para Kepala Sekolah dari mental kekuasaan menjadi mental melayani

Terungkap dalam kegiatan ini masih banyak Kepala-Kepala Sekolah yang tidak mengetahui terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang layanan pendidikan yang bebas dari pungutan liar serta kurang pahamnya perbedaan antara pungutan dan sumbangan dan syarat-syarat pelaksanaannya dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga menyebabkan terjadinya berbagai jenis pungutan liar.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara menyampaikan terima kasih kepada Kepala  Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara atas arahan kepada Kepala-Kepala Sekolah dan Kepala Dinas berkomitmen dengan jajarannya untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan bebas dari pungutan liar.



Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...