• - +

Artikel

Akses Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan NTT Mencapai Jumlah 100 Setiap Bulan
ARTIKEL • Rabu, 11/04/2018 • Herwin Gunawan & Victor W Benu
 
Gambar Statistik Akses Masyarakat Ke Ombudsman RI Perwakilan NTT

SHARE

Kupang - Dalam rangka mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI mengatur mengenai tugas Ombudsman yaitu menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sejak Januari hingga Maret 2018 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT telah menerima laporan sejumlah 317. Laporan ini kemudian dibagi dalam beberapa kategori oleh Tim Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTT yaitu Laporan, Konsultasi Non Laporan, Surat Tembusan, Bukan Laporan.

Dalam hal kategori Laporan, Tim Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTT memeriksa syarat formil dan syarat materiil. Hasilnya kemudian akan menentukan Laporan tersebut termasuk dalam kewenangan Ombudsman atau bukan. Dari 317 akses masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT sampai pada bulan Maret, 133 akses merupakan Konsultasi Non Laporan, 33 akses merupakan Surat Tembusan, 21 akses bukan laporan, 5 akses merupakan laporan yang bukan merupakan kewenangan, 56 akses telah diregistrasi sebagai laporan, dan 69 akses sedang dalam proses verifikasi.

3 (tiga) substansi terbanyak yang dilaporkan yaitu Kepolisian, Pertanahan, dan Pendidikan. Sementara instansi terbanyak yang dilaporkan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepolisian Resort, dan BUMN/BUMD. Untuk daerah terlapor terbanyak adalah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Adapun sebaran dugaan maladministrasi adalah dugaan tidak memberikan pelayanan, dugaan penyimpangan prosedur, dugaan penundaan berlarut, dugaan tidak kompeten pemberi layanan, dugaan penyalahgunaan wewenang, dugaan permintaan imbalan, dan dugaan tindakan tidak patut pemberi layanan.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT menyambut baik besarnya partisipasi masyarakat dalam rangka mengawasi pelayanan publik di lingkup Provinsi NTT. Untuk memperbanyak akses masyarakat ke Ombudsman, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT akan kembali menyebarkan PIGURA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI NTT yang memuat mekanisme melapor dan nomor telepon yang bisa dihubungi masyarakat ke beberapa pulau lain setelah sebelumnya menyebarkan Pigura tersebut ke instansi-instansi yang berada di seluruh kabupaten yang ada di Pulau Timor.(HG dan VWB)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...